Abdul Haris Nasution

Abdul Haris Nasution (3 Desember 1918 – 6 September 2000) adalah seorang perwira tinggi Angkatan Darat dan tokoh politik berpengaruh yang memainkan peran sentral dalam sejarah militer Indonesia. Sebagai salah satu dari sedikit tentara yang meraih pangkat Jenderal Besar bintang lima, Nasution dikenal luas sebagai pemikir militer yang cerdas, konseptor doktrin Dwifungsi ABRI, serta penyintas utama dalam peristiwa dramatis Gerakan 30 September (G30S).

Kehidupan Awal dan Latar Belakang Pendidikan

Nasution lahir di Desa Hutapungkut, Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dari sebuah keluarga Batak Muslim yang taat. Ayahnya adalah seorang pedagang tekstil dan hasil bumi yang aktif dalam organisasi Sarekat Islam. Meskipun ayahnya menginginkannya bersekolah di sekolah agama dan ibunya berharap ia menjadi dokter, Nasution justru memilih jalur pendidikan keguruan.

Ia menempuh pendidikan di Sekolah Raja Bukittinggi (kini SMA Negeri 2 Bukittinggi) dan lulus pada tahun 1935. Setelah itu, ia pindah ke Bandung untuk melanjutkan studinya. Selama masa ini, minatnya terhadap politik mulai tumbuh, dipicu oleh kegemarannya membaca buku-buku karya Soekarno. Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia militer, Nasution sempat berkarier sebagai guru di Bengkulu dan Tanjung Raja, di mana ia juga sempat berinteraksi dengan Soekarno yang saat itu berada di pengasingan.

Awal Karier Militer di Masa Penjajahan

Langkah Nasution ke dunia militer dimulai pada tahun 1940, saat Jerman Nazi menduduki Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian membuka kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk bergabung dalam korps perwira cadangan. Nasution melihat ini sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan pelatihan militer yang sistematis.

Ia menempuh pendidikan di Akademi Militer Bandung dan dengan cepat menunjukkan bakat kepemimpinannya, meraih pangkat kopral dan kemudian sersan dalam waktu singkat. Saat Jepang menyerbu Indonesia pada 1942, Nasution ditempatkan di Surabaya untuk mempertahankan pelabuhan. Setelah Belanda menyerah, ia sempat bersembunyi untuk menghindari penangkapan dan kemudian membantu milisi PETA (Pembela Tanah Air) bentukan Jepang, meski ia memilih untuk tidak menjadi anggota resminya.

Peran Penting dalam Revolusi Nasional

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Nasution bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada Mei 1946, ia dipercaya menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi di Jawa Barat. Di posisi inilah Nasution mulai mengembangkan teori perang teritorial yang kelak menjadi fondasi doktrin pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kariernya melesat cepat hingga ia menjabat sebagai Wakil Panglima TKR pada tahun 1948, menjadi orang terkuat kedua di militer setelah Jenderal Soedirman. Selama masa Revolusi Nasional, ia memainkan peran kunci dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948 melalui tindakan tegas. Saat Agresi Militer Belanda II pecah, Nasution memimpin gerilya sebagai Komandan Angkatan Darat dan Teritorial Jawa di bawah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Konflik Politik dan Peristiwa 17 Oktober 1952

Pada tahun 1950, Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Bersama T.B. Simatupang, ia berupaya memodernisasi militer melalui kebijakan restrukturisasi dan profesionalisme. Namun, rencana ini mendapat tentangan keras dari kalangan politisi di parlemen yang dianggapnya terlalu mencampuri urusan internal militer.

Ketegangan ini memuncak pada Peristiwa 17 Oktober 1952, di mana Nasution memobilisasi pasukan dan moncong meriam ke arah Istana Kepresidenan untuk mendesak Presiden Soekarno membubarkan DPR. Upaya ini gagal, mengakibatkan Nasution dicopot dari jabatannya. Selama masa non-aktif, ia menuangkan pemikirannya ke dalam buku legendaris berjudul Pokok-Pokok Gerilya, yang hingga kini menjadi salah satu buku referensi perang gerilya paling berpengaruh di dunia.

Konsepsi Dwifungsi dan Era Orde Baru

Nasution kembali menjabat sebagai KSAD pada 1955. Pada tahun 1958, ia menyampaikan pidato di Magelang yang memperkenalkan konsep "Jalan Tengah" atau Dwifungsi. Konsep ini menyatakan bahwa militer tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga memiliki peran sosial-politik dalam pembangunan bangsa, tanpa harus menjadi diktator militer.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, perannya semakin dominan dengan jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun, ia juga menjadi target utama dalam tragedi G30S pada tahun 1965. Nasution berhasil meloloskan diri dengan memanjat tembok kediamannya, namun putri bungsunya, Ade Irma Suryani, serta ajudannya, Kapten Pierre Tendean, gugur dalam peristiwa tersebut.

Setelah jatuhnya Soekarno, Nasution menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan membantu transisi kekuasaan ke tangan Soeharto. Namun, hubungannya dengan Soeharto kemudian merenggang karena perbedaan pandangan politik. Nasution akhirnya terpinggirkan dari kekuasaan dan menjadi salah satu pengkritik rezim Orde Baru yang vokal melalui Kelompok Petisi 50.

Masa Pensiun, Penghargaan, dan Kematian

Baru pada akhir 1990-an, hubungan antara Nasution dan Soeharto mulai mencair. Pada 5 Oktober 1997, bertepatan dengan HUT ABRI, Nasution dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI, sebuah penghargaan tertinggi yang hanya diberikan kepada tiga orang di Indonesia (bersama Soedirman dan Soeharto).

Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita stroke. Ia dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasa-jasanya yang luar biasa bagi negara, ia resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 6 November 2002 melalui Keputusan Presiden No. 073 Tahun 2002.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Sumber referensi: Wikipedia