Francisco Xavier Lopes da Cruz

Francisco Xavier Lopes da Cruz (lahir 2 Desember 1941) adalah seorang diplomat dan politisi Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam sejarah integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia pernah mengemban amanah sebagai Duta Besar Indonesia untuk Yunani dan Portugal, serta menjabat sebagai Wakil Gubernur Timor Timur pada masa awal integrasi wilayah tersebut.

Latar Belakang dan Pendidikan

Lopes da Cruz lahir di Maubara dari pasangan Humberto Lopes da Cruz dan Rita da Costa Lopes da Cruz. Kedua orang tuanya merupakan guru agama sekolah dasar yang cukup terpandang di wilayah tersebut. Tumbuh dalam keluarga besar dengan delapan saudara, ia menempuh jalur pendidikan yang religius pada masa mudanya.

Ia sempat menempuh pendidikan di Seminari Menengah Nossa Senhora da Fatima milik Serikat Yesus di Soibada, meski tidak menyelesaikannya hingga akhir. Lopes da Cruz kemudian melanjutkan studi filsafat di Universitas Makau, sebuah langkah yang memperluas cakrawala intelektual dan pandangan politiknya di kemudian hari.

Karier Militer dan Awal Aktivitas Politik

Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, Lopes da Cruz memiliki pengalaman militer yang cukup keras. Ia bertugas sebagai bintara dalam tentara Portugis dan dikirim ke Mozambik untuk bertempur melawan gerakan Frelimo. Pengalaman ini memberikan perspektif langsung mengenai konflik kolonial dan gerakan kemerdekaan.

Sekembalinya ke Timor Portugis, ia menjabat sebagai perwakilan Ação Nacional Popular (Aksi Rakyat Nasional) dalam dewan legislatif setempat dan sempat bekerja sebagai pegawai bea cukai. Kiprahnya di dunia media dimulai ketika ia ditunjuk menjadi pemimpin redaksi A Voz de Timor pada September 1974, menggantikan seorang perwira Angkatan Laut Portugal. Ia memegang posisi tersebut hingga Juni 1975 sebelum akhirnya digantikan oleh anggota kelompok Fretilin.

Peran dalam UDT dan Gejolak 1975

Pasca Revolusi Anyelir di Portugal yang membuka jalan bagi dekolonisasi, Lopes da Cruz menjadi salah satu pendiri Uni Demokrasi Timor (UDT). Ia kemudian naik menjadi ketua partai menggantikan Mário Viegas Carrascalão. Dalam kepemimpinannya, Lopes da Cruz menawarkan visi kemerdekaan bertahap. Ia berargumen bahwa Timor Portugis membutuhkan waktu sepuluh hingga lima belas tahun untuk berkembang hingga benar-benar siap menjadi negara berdaulat.

Ketegangan politik meningkat ketika UDT mencoba merebut kekuasaan melalui kudeta pada Agustus 1975 sebagai upaya mencegah dominasi kelompok Fretilin yang dianggap berhaluan komunis. Namun, dinamika internal UDT sempat membuat Lopes da Cruz berada dalam posisi sulit; ia ditangkap oleh rekan separtainya sendiri, João Viegas Carrascalão dan Domingos de Oliveira, karena dicurigai menjalin kerja sama rahasia dengan pihak Indonesia.

Integrasi dan Pemerintahan di Timor Timur

Kemenangan Fretilin dalam perang saudara singkat dan deklarasi kemerdekaan sepihak pada November 1975 mendorong faksi pro-Indonesia, termasuk Lopes da Cruz, untuk mempercepat langkah aneksasi. Ia menjadi bagian dari delegasi penting yang menyampaikan petisi integrasi kepada Presiden Soeharto setelah invasi Indonesia pada Desember 1975.

Sebagai bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat, Francisco Xavier Lopes da Cruz diangkat menjadi Wakil Gubernur Timor Timur pada 4 Agustus 1976. Ia mendampingi Arnaldo dos Reis Araújo dalam menata provinsi ke-27 Indonesia tersebut hingga tahun 1982. Kedekatannya dengan pusat kekuasaan di Jakarta membuatnya juga dipercaya sebagai penasihat khusus Presiden Soeharto untuk urusan Timor Timur.

Karier Diplomatik dan Masa Referendum

Memasuki masa reformasi dan menjelang referendum 1999, Lopes da Cruz tetap konsisten pada pendiriannya agar Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT) dan aktif mengkampanyekan otonomi luas di bawah naungan NKRI. Selain itu, ia merupakan pemilik Suara Timor Timur, yang saat itu menjadi satu-satunya surat kabar swasta di wilayah tersebut.

Setelah Timor Leste resmi berpisah dari Indonesia, dedikasi Lopes da Cruz terhadap Indonesia berlanjut di jalur diplomasi internasional. Pemerintah Indonesia menunjuknya sebagai Duta Besar untuk Yunani (2000–2003) dan kemudian sebagai Duta Besar Indonesia untuk Portugal. Penunjukan ini dianggap strategis mengingat latar belakangnya yang memahami sejarah dan budaya Portugis.

Pandangan Sejarah dan Penghargaan

Hingga masa tuanya, Lopes da Cruz tetap membela keputusan integrasi 1975. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa penderitaan rakyat Timor pada masa lalu tidak bisa hanya disalahkan kepada Indonesia, melainkan juga akibat dari penarikan diri Portugal yang tidak bertanggung jawab pada tahun 1975. Sebagai simbol kenangan sejarah, ia dikabarkan masih menyimpan bendera Portugal terakhir yang berkibar di Timor.

Atas jasa dan pengabdiannya yang panjang kepada negara, Francisco Xavier Lopes da Cruz dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama, sebuah pengakuan tertinggi atas kontribusinya dalam memperjuangkan kedaulatan dan diplomasi Indonesia.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Sumber referensi: Wikipedia