Listyo Sigit Prabowo

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (lahir 5 Mei 1969) adalah seorang perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak 27 Januari 2021. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Idham Azis. Penunjukannya mencatatkan sejarah tersendiri, di mana ia menjadi Kapolri beragama Kristen Protestan kedua setelah Widodo Budidarmo (1974–1978), serta menjadi salah satu perwira termuda yang menduduki posisi tertinggi di Polri pada usia 51 tahun.

Latar Belakang dan Pendidikan

Listyo Sigit Prabowo lahir di Laha, Ambon, Maluku. Ia merupakan putra dari pasangan Sutrisno dan Hendrina Hitijahubessy. Darah militer mengalir dari ayahnya yang merupakan seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Mayor. Masa remaja Listyo dihabiskan di Yogyakarta, di mana ia menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 8 Yogyakarta pada tahun 1988.

Minatnya pada dunia kepolisian membawanya masuk ke Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus pada tahun 1991. Selain pendidikan kepolisian formal, Listyo juga merupakan sosok yang mementingkan pendidikan akademis. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya meraih gelar Magister Sains dari Universitas Indonesia pada tahun 2005. Selama kariernya, ia juga tercatat menempuh berbagai jenjang pendidikan kepolisian lanjutan, termasuk PTIK (1998), SESPIM (2006), dan LEMHANNAS (2017).

Rekam Jejak Karier dan Kedekatan dengan Pusat Pemerintahan

Karier Listyo Sigit banyak berkembang di wilayah Jawa Tengah. Ia pernah memegang tongkat komando sebagai Kapolres Pati, Wakapolrestabes Semarang, hingga menjadi Kapolresta Solo pada tahun 2011. Penugasannya di Solo menjadi titik penting yang mempertemukannya dengan Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Hubungan kerja ini berlanjut ketika Listyo ditarik ke Jakarta untuk menjabat Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri pada 2012.

Setelah Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI pada 2014, Listyo Sigit dipercaya menjadi ajudan Presiden. Jabatan strategis ini membuka jalan bagi kariernya untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Usai bertugas sebagai ajudan, ia menjabat sebagai Kapolda Banten (2016), kemudian naik menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri pada 2018 dengan pangkat Inspektur Jenderal.

Prestasi dan Kontroversi di Bareskrim Polri

Pada Desember 2019, Listyo Sigit ditunjuk sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Selama memimpin Bareskrim, ia berhasil membongkar beberapa kasus besar yang sempat mandek, seperti penangkapan buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, yang telah melarikan diri selama 11 tahun. Selain itu, Bareskrim di bawah kepemimpinannya juga mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dan menangkap Maria Lumowa, tersangka kasus pembobolan BNI senilai Rp1,7 triliun.

Namun, masa kepemimpinannya di Bareskrim juga tak luput dari sorotan publik. Dalam kasus Djoko Tjandra, muncul fakta mengejutkan mengenai keterlibatan sejumlah perwira aktif Polri, termasuk Brigjen Prasetijo Utomo. Selain itu, namanya sempat disebut oleh Irjen Napoleon Bonaparte dalam persidangan kasus suap terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Kasus lain yang memicu perdebatan luas adalah penanganan perkara kerumunan massa yang melibatkan Habib Rizieq Shihab serta peristiwa tewasnya enam anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Menjabat sebagai Kapolri

Sejak dilantik menjadi orang nomor satu di Polri, Listyo Sigit Prabowo dihadapkan pada tantangan besar untuk mereformasi institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Beberapa kasus internal yang mengguncang institusi Polri selama masa jabatannya meliputi kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo, Tragedi Stadion Kanjuruhan, hingga pengungkapan jaringan narkoba yang menyeret perwira tinggi Inspektur Jenderal Polisi.

Meskipun menghadapi tekanan besar, Listyo terus melakukan langkah-langkah penegakan hukum di internal kepolisian sebagai bagian dari upayanya mewujudkan Polri yang presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan).

Pertanyaan Umum (FAQ)

Sumber referensi: Wikipedia