Sartono

Raden Mas Sartono (5 Agustus 1900 – 15 Oktober 1968) adalah seorang pengacara dan politisi ulung yang memainkan peran krusial dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dikenal secara luas sebagai "Bapak Parlemen Indonesia", ia merupakan sosok di balik penguatan institusi legislatif pada masa-masa awal berdirinya Republik. Tidak hanya itu, dedikasinya yang tinggi membuatnya dipercaya mengemban berbagai jabatan vital, termasuk sebagai Menteri Negara dalam kabinet pertama Indonesia hingga menjadi Penjabat Presiden RI.

Latar Belakang dan Pendidikan Bangsawan

Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, Sartono berasal dari garis keturunan bangsawan Mangkunegaran. Ayahnya, Raden Mas Martodikaryo, merupakan cicit dari Mangkunegoro II, sementara ibunya, Raden Ayu Ramini, adalah cucu dari Mangkunegoro III. Nama "Sartono" sendiri diambil dari filosofi bahasa Jawa, sarto dan ono, yang mengandung harapan bahwa kehadirannya akan menjadi pelengkap bagi sekitarnya.

Sebagai putra bangsawan, Sartono mendapatkan akses pendidikan formal yang sangat baik di era kolonial. Ia menempuh pendidikan dasar di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), lalu berlanjut ke MULO dan AMS. Ketertarikannya pada dunia hukum membawanya ke Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta hingga lulus pada tahun 1922. Guna memperdalam keilmuannya, ia terbang ke Belanda untuk belajar di Universitas Leiden dan berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (M.H.) pada tahun 1926.

Kiprah dalam Pergerakan Nasional

Semangat nasionalisme Sartono telah tumbuh sejak usia remaja. Pada usia 16 tahun, ia sudah aktif dalam organisasi Darmo Kondo. Sekembalinya dari Belanda, ia semakin dalam terjun ke politik praktis. Sartono tercatat sebagai salah satu tokoh penting yang mensponsori Kongres Pemuda II tahun 1928, sebuah peristiwa bersejarah yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Perjalanan politiknya sangat dinamis; ia aktif di Partai Nasional Indonesia (PNI) bersama Soekarno. Ketika PNI dibubarkan, Sartono mendirikan Partai Indonesia (Partindo) pada tahun 1931 dan kemudian terlibat dalam Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Melalui organisasi-organisasi ini, ia konsisten menyuarakan hak-hal rakyat Indonesia di tengah tekanan pemerintah kolonial Belanda.

Kepemimpinan di Parlemen dan Pemerintahan

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Sartono langsung dipercaya menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Presidensial. Namun, kontribusi terbesarnya tercatat dalam sejarah legislatif Indonesia. Pada 22 Februari 1950, ia terpilih sebagai Ketua DPR Republik Indonesia Serikat (RIS) setelah memenangkan pemungutan suara melawan Mohammad Yamin.

Ketika Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, Sartono terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) pada 19 Agustus 1950. Di bawah kepemimpinannya, DPR harus menavigasi dinamika politik yang sangat tinggi, di mana kabinet sering kali jatuh bangun dalam sistem parlemen yang tidak stabil saat itu.

Menjadi Penjabat Presiden Indonesia

Salah satu momen paling bersejarah dalam karier Sartono terjadi pada tahun 1957. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 1957, ia mengambil sumpah sebagai Penjabat Presiden RI pada 20 Desember 1957 untuk menggantikan Presiden Soekarno yang sedang cuti kesehatan dan melakukan perjalanan luar negeri. Momen ini menandai pertama kalinya seorang kepala negara di Indonesia menjabat melalui mekanisme konstitusional pilihan parlemen hasil pemilu.

Selama masa jabatannya yang singkat namun krusial pada 1958 dan 1959, ia dihadapkan pada tantangan besar, termasuk pemberontakan PRRI. Sartono berperan penting dalam menjaga stabilitas negara dan meratakan jalan bagi kembalinya Indonesia ke UUD 1945 sebelum berakhirnya masa jabatan pada tahun 1959 saat Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin.

Masa Tua dan Warisan Sejarah

Meski tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPR, Sartono tetap berkontribusi bagi negara. Pada 8 Maret 1962, ia dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Di posisi ini, ia tetap menunjukkan sikap kritisnya dengan mengusulkan perluasan hak-hak demokrasi dan pencabutan undang-undang darurat, membuktikan komitmennya yang tak tergoyahkan pada nilai-nilai demokrasi.

Raden Mas Sartono wafat di Jakarta pada 15 Oktober 1968 akibat penyakit prostat. Ia dimakamkan dengan upacara kenegaraan di Makam Kerabat Mangkunegaran, Astana Bibis Luhur, Solo. Kepergiannya meninggalkan warisan berharga tentang pentingnya integritas, etika hukum, dan pengabdian tulus dalam membangun institusi demokrasi di Indonesia.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Sumber referensi: Wikipedia