Hasan Muhammad di Tiro
Pendiri Gerakan Aceh Merdeka
Hasan Muhammad di Tiro (25 September 1925 – 3 Juni 2010) adalah seorang politikus, penulis, dan pemimpin gerakan politik Aceh yang mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976. Dikenal dengan gelar Wali Negara, ia memandang gerakannya sebagai kelanjutan dari perjuangan bersenjata rakyat Aceh melawan penjajahan yang telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Hasan memiliki garis keturunan ulama yang sangat dihormati di Aceh, menjadikannya figur sentral dalam sejarah politik modern di wilayah tersebut.
Latar Belakang dan Silsilah Keluarga
Hasan lahir di Tanjong Bungong, Pidie, dengan nama lahir Hasan bin Leube Muhammad. Mengenai tanggal kelahirannya, terdapat sedikit perbedaan data. Meskipun sebagian besar sumber biografi dan pemberitaan resmi mencatat 25 September 1925 sebagai tanggal lahirnya, Hasan sendiri dalam catatannya di buku The Price of Freedom pernah menyebutkan tanggal 4 September. Jika merujuk pada pernyataan pribadinya pada tahun 1977 yang menyebut usia ke-47, maka tahun kelahirannya bisa merujuk pada 1930. Namun, secara umum publik mengenal 25 September 1925 sebagai tanggal resminya.
Hasan adalah cicit dari Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, seorang ulama besar dan pemimpin Perang Aceh yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Ibunya, Pocut Fathimah, merupakan putri dari Teungku Mahyiddin di Tiro. Ayahnya, Leube Muhammad, adalah seorang tokoh agama setempat. Latar belakang keluarga pejuang ini memberikan pengaruh besar pada identitas politik Hasan di kemudian hari.
Pendidikan dan Karier Internasional
Pendidikan awal Hasan ditempuh di sekolah-sekolah Islam modernis di Aceh yang berafiliasi dengan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pimpinan Daud Beureueh. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, ia pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi hukum di Universitas Islam Indonesia. Pada periode ini, Hasan merupakan pendukung setia Republik Indonesia dan bahkan sempat bekerja dalam lingkaran pemerintahan Syafruddin Prawiranegara.
Karier internasionalnya dimulai pada awal 1950-an ketika ia mendapatkan beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat. Ia menempuh pendidikan di Universitas Columbia, New York, dan meraih gelar dalam bidang hukum internasional dari University of Plano di Texas. Sambil belajar, ia bekerja paruh waktu di Misi Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan membangun jaringan sebagai pengusaha serta konsultan sukses di Amerika Serikat.
Perubahan Pandangan Politik
Titik balik pandangan politik Hasan terjadi pada tahun 1953 ketika Daud Beureueh mendeklarasikan bergabungnya Aceh dengan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Dari Amerika Serikat, Hasan memberikan dukungan penuh bagi gerakan tersebut dan bahkan mengangkat dirinya sebagai menteri luar negeri bagi Negara Islam Indonesia (NII). Tindakan ini membuat pemerintah Indonesia mencabut kewarganegaraannya dan ia sempat ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat di Ellis Island.
Pemikiran politik Hasan terus berevolusi. Jika awalnya ia mendukung konsep negara Islam federal untuk Indonesia, ia kemudian mulai mengembangkan gagasan nasionalisme Aceh yang murni. Ia berpendapat bahwa Aceh adalah sebuah entitas bangsa yang kedaulatannya tidak pernah secara sah diserahkan kepada Republik Indonesia setelah penjajahan Belanda berakhir.
Baca Juga:
Deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
Setelah sekitar 25 tahun berada di luar negeri, Hasan kembali secara diam-diam ke Aceh pada tahun 1976. Pada 4 Desember 1976, bertempat di kawasan perbukitan Alue Bhot, ia mendeklarasikan berdirinya National Liberation Front of Acheh Sumatra, yang lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hasan memilih tanggal tersebut sebagai simbol penghormatan atas gugurnya Ma'at di Tiro, cucu Teungku Chik di Tiro, pada Desember 1911.
Berbeda dengan Darul Islam, GAM mengedepankan identitas etnonasionalis Aceh dan hak menentukan nasib sendiri. Selain faktor sejarah, Hasan juga menyoroti masalah ekonomi, terutama ketidakadilan dalam distribusi kekayaan alam gas bumi yang baru ditemukan di Lhokseumawe pada masa itu.
Masa Pengasingan di Swedia dan Upaya Damai
Tekanan militer pemerintah Indonesia membuat Hasan harus meninggalkan Aceh lagi pada akhir 1970-an setelah sempat terluka dalam sebuah pengejaran. Ia akhirnya menetap di Swedia dan memimpin gerakan GAM dari Stockholm selama beberapa dekade. Di sana, ia didampingi oleh tokoh-tokoh kunci seperti Malik Mahmud dan Zaini Abdullah.
Konflik bersenjata yang berlangsung lama mulai menemukan titik terang setelah tsunami besar melanda Aceh pada 2004. Upaya perundingan yang intensif menghasilkan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005. Perjanjian damai ini menandai berakhirnya perjuangan bersenjata GAM, pengaturan amnesti, dan pembukaan jalan bagi partisipasi politik lokal di Aceh di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kembali ke Aceh dan Akhir Hayat
Hasan di Tiro mengunjungi Aceh untuk pertama kalinya setelah pengasingan pada Oktober 2008. Kunjungannya disambut oleh ribuan masyarakat Aceh dengan penuh emosional. Pada tahun 2009, ia memutuskan untuk kembali sepenuhnya dan menetap di Banda Aceh. Menjelang wafatnya, pemerintah Indonesia secara resmi memulihkan kewarganegaraan Indonesianya.
Hasan di Tiro meninggal dunia pada 3 Juni 2010 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin karena kondisi kesehatan yang menurun. Ia dimakamkan di kompleks makam keluarga Tiro di Mureu, Indrapuri, berdampingan dengan leluhurnya, Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa hubungan Hasan di Tiro dengan Teungku Chik di Tiro?
Hasan di Tiro adalah cicit langsung dari Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, pahlawan nasional Indonesia yang memimpin perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda.
Mengapa Hasan di Tiro pindah ke Swedia?
Ia pindah ke Swedia pada akhir 1970-an untuk mencari suaka politik setelah mendapatkan tekanan militer yang berat dari pemerintah Indonesia pasca-deklarasi kemerdekaan Aceh tahun 1976.
Kapan kewarganegaraan Indonesia Hasan di Tiro dipulihkan?
Kewarganegaraan Indonesianya dipulihkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada Juni 2010, tepat sebelum ia meninggal dunia.
Sumber referensi: Wikipedia