Sarwo Edhie Wibowo

Sarwo Edhie Wibowo (25 Juli 1925 – 9 November 1989) adalah seorang perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat yang memegang peranan krusial dalam sejarah politik Indonesia, khususnya selama masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Ia dikenal sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD)—yang kini dikenal sebagai Kopassus—saat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) meletus. Selain karier militernya yang cemerlang, Sarwo Edhie juga merupakan ayah dari mendiang Kristiani Herrawati (Ibu Ani Yudhoyono) dan mantan KSAD Pramono Edhie Wibowo, serta merupakan mertua dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Masa Kecil dan Awal Karier Militer

Lahir di Pangenjuru, Purworejo, Sarwo Edhie berasal dari keluarga pegawai negeri (PNS) yang bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda. Ia merupakan putra dari pasangan Raden Kartowilogo dan Raden Ayu Sutini. Pada masa kecilnya, ia sering sakit-sakitan sehingga namanya yang semula hanya "Edhie" ditambah menjadi "Sarwo Edhie" sesuai adat Jawa untuk memberikan keselamatan. Nama "Wibowo" baru ditambahkan setelah ia menikah, memenuhi harapan ayahnya agar ia tumbuh menjadi sosok yang berwibawa.

Minat Sarwo Edhie pada dunia militer tumbuh saat ia menyaksikan kemenangan Tentara Jepang atas pasukan Sekutu di Asia Pasifik. Pada tahun 1942, ia pergi ke Surabaya untuk mendaftar sebagai prajurit Pembela Tanah Air (PETA). Namun, masa awal di PETA tidak sesuai harapannya; ia lebih banyak ditugaskan untuk pekerjaan domestik seperti membersihkan fasilitas dan memotong rumput, bahkan berlatih dengan senjata kayu. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, ia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR), namun unitnya sempat bubar. Atas dorongan teman sekampungnya, Ahmad Yani, ia akhirnya bergabung dengan batalion di Magelang dan melanjutkan pengabdiannya di militer.

Kiprah di RPKAD dan Penumpasan G30S

Karier militer Sarwo Edhie melesat berkat bimbingan Ahmad Yani. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Batalion di Divisi Diponegoro hingga akhirnya diangkat menjadi Komandan RPKAD pada tahun 1964. Ahmad Yani sengaja memilih Sarwo Edhie karena ia membutuhkan sosok yang dapat dipercaya sepenuhnya untuk memimpin unit elit tersebut.

Titik balik dalam hidupnya terjadi pada pagi hari 1 Oktober 1965, ketika para jenderal diculik dalam upaya kudeta G30S. Di tengah situasi yang tidak menentu, Sarwo Edhie didatangi oleh utusan Markas Kostrad dan juga utusan dari Cakrabirawa yang memintanya memihak gerakan tersebut. Dengan tegas, Sarwo Edhie menyatakan kesetiaannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat.

Di bawah komandonya, pasukan RPKAD berhasil merebut kembali gedung Radio Republik Indonesia (RRI) dan pusat telekomunikasi hanya dalam waktu singkat tanpa perlawanan berarti. Puncaknya, pada 2 Oktober 1965 dini hari, ia memimpin operasi untuk merebut Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma yang menjadi pusat kekuatan G30S. Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan dengan penemuan jenazah para jenderal di sumur Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965.

Peran dalam Transisi Orde Baru dan Kontroversi 1965

Setelah pengamanan di Jakarta, Sarwo Edhie ditugaskan untuk menumpas sisa-sisa kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Periode ini menjadi salah satu babak paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Dalam berbagai laporan sejarah, operasi pembersihan ini mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Sebelum wafatnya pada tahun 1989, Sarwo Edhie secara terbuka mengakui kepada anggota DPR bahwa jumlah korban dalam peristiwa pertumpahan darah tersebut mencapai angka yang sangat besar.

Sarwo Edhie juga aktif mendukung gerakan mahasiswa seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang memprotes kepemimpinan Soekarno. Ia bahkan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia sebagai bentuk solidaritas. Perannya sangat sentral dalam peristiwa pengepungan Istana Presiden pada 11 Maret 1966, yang berujung pada keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dan pengalihan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto.

Jabatan Diplomatik dan Akhir Hayat

Pasca transisi kekuasaan, Sarwo Edhie menjabat berbagai posisi penting di luar komando pasukan khusus. Ia pernah menjadi Panglima Kodam II/Bukit Barisan di Sumatra, Panglima Kodam XVII/Cendrawasih di Irian Barat saat berlangsungnya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), serta menjabat sebagai Gubernur AKABRI. Di bidang pemerintahan dan diplomasi, ia pernah dipercaya sebagai Duta Besar RI untuk Korea Selatan dan menjabat sebagai Ketua BP-7 Pusat.

Sarwo Edhie Wibowo wafat pada 9 November 1989 di usia 62 tahun karena penyebab alami. Ia dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Purworejo, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya bagi negara, pada 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tokoh militer paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Sumber referensi: Wikipedia