Soedharmono
Wakil Presiden Indonesia ke-5 (1988–1993)
Soedharmono (12 Maret 1927 – 25 Januari 2006) adalah Wakil Presiden Indonesia kelima yang menjabat pada periode 1988–1993 mendampingi Presiden Soeharto. Dikenal sebagai sosok yang loyal dan memiliki disiplin administratif yang tinggi, Soedharmono memainkan peran krusial dalam memperkuat struktur birokrasi pemerintahan Orde Baru dan mesin politik Golkar selama dekade 1980-an.
Latar Belakang dan Masa Kecil yang Keras
Lahir di Cerme, Gresik, Jawa Timur, Soedharmono adalah anak dari Soepijo Wirodiredjo, seorang juru tulis kecamatan, dan Raden Nganten Sukarsi. Kehidupannya di masa kecil dipenuhi dengan perjuangan emosional yang berat. Ia menjadi yatim piatu di usia yang sangat muda; ibunya meninggal dunia saat melahirkan anak keempat pada tahun 1930, dan ayahnya menyusul enam bulan kemudian akibat sakit.
Karena sudah tidak memiliki orang tua, Soedharmono kecil harus hidup berpindah-pindah mengikuti sanak keluarganya. Ia sempat tinggal di Surabaya, Jombang, Wringinanom, hingga Rembang. Di Jombang, ia dibesarkan oleh pamannya yang juga bekerja sebagai juru tulis kabupaten. Pengalaman hidup yang berpindah-pindah ini menempa kemandirian dan keteguhan mentalnya di masa depan.
Pendidikan dan Awal Karier Militer
Soedharmono baru saja menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Alih-alih langsung melanjutkan sekolah, ia memilih bergabung dalam perjuangan fisik melawan Belanda, termasuk membantu pengumpulan senjata dari tentara Jepang. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Panglima Divisi Ronggolawe selama masa perang kemerdekaan.
Setelah kedaulatan Indonesia diakui, ia melanjutkan pendidikan hukum militer. Pada tahun 1952, ia masuk ke Akademi Hukum Militer dan lulus pada tahun 1956. Karier hukum militernya dimulai sebagai Jaksa Militer di Medan, Sumatera Utara (1957–1961). Ia kemudian memperdalam ilmunya di Universitas Hukum Militer hingga meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1962.
Tangan Kanan Soeharto dan Peran di Orde Baru
Karier politik dan birokrasi Soedharmono mulai menanjak saat ia bergabung dengan Komando Operasi Tertinggi (KOTI) pada tahun 1963. Di sinilah ia mulai membangun hubungan kerja yang erat dengan Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf KOTI. Kepercayaan Soeharto terhadap Soedharmono semakin menguat dalam masa-masa transisi kekuasaan tahun 1966.
Soedharmono adalah sosok yang menyalin salinan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) untuk didistribusikan kepada perwira militer lainnya. Bahkan, pada 12 Maret 1966, ia turut berperan dalam menyusun draf dekret pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedekatannya dengan pusat kekuasaan membawanya menduduki jabatan strategis sebagai Sekretaris Kabinet (1968) dan kemudian Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada tahun 1970.
Baca Juga:
Memimpin Golkar dan Menuju Kursi Wakil Presiden
Sebagai Mensesneg, Soedharmono memiliki wewenang besar dalam mengawasi anggaran pemerintah, terutama setelah adanya Keputusan Presiden tahun 1980 yang memberikannya kuasa mengawasi pembelian pemerintah di atas 500 juta rupiah. Namun, peran politiknya yang paling signifikan terjadi saat ia terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada Munas III tahun 1983.
Di bawah kepemimpinannya, Golkar bertransformasi menjadi mesin politik yang sangat efektif. Ia melakukan inspeksi rutin ke daerah-daerah dan mengonsolidasi jalur birokrasi serta sipil. Hasilnya, perolehan suara Golkar melonjak drastis dari 64% menjadi 72% pada Pemilu 1987. Keberhasilan ini semakin memuluskan jalannya menuju kursi Wakil Presiden pada tahun 1988.
Kontroversi dan Jabatan Wakil Presiden
Pencalonan Soedharmono sebagai Wakil Presiden pada Sidang Umum MPR 1988 tidak berjalan mulus. Ia mendapatkan penolakan dari sebagian kalangan internal ABRI. Meskipun berpangkat Letnan Jenderal, Soedharmono dianggap lebih sebagai "tentara belakang meja" atau birokrat daripada pemimpin tempur. Ketegangan memuncak dengan munculnya tuduhan tanpa bukti mengenai keterlibatannya dengan PKI di masa lalu, sebuah kampanye hitam yang bertujuan menggagalkan pencalonannya.
Kontroversi juga diwarnai dengan munculnya nama Jaelani Naro dari PPP sebagai calon tandingan, sebuah peristiwa langka di era Orde Baru. Namun, dengan dukungan penuh dari Soeharto, Soedharmono akhirnya terpilih. Sebagai Wakil Presiden, ia dikenal dengan inisiatif "Tromol Pos 5000", sebuah kanal pengaduan masyarakat untuk menampung keluhan terkait birokrasi dan pelayanan pemerintah.
Masa Pensiun dan Wafat
Setelah masa jabatannya berakhir pada 1993, posisi Wakil Presiden digantikan oleh Try Sutrisno. Soedharmono tetap aktif mengelola yayasan-yayasan milik Soeharto dan merilis otobiografinya yang berjudul "Pengalaman Dalam Masa Pengabdian" pada tahun 1997.
Soedharmono mengembuskan napas terakhir pada 25 Januari 2006 di Rumah Sakit MMC, Jakarta, setelah menjalani perawatan intensif. Ia dimakamkan dengan upacara militer yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia meninggalkan seorang istri, Emma Norma, dan tiga orang anak.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa jasa terbesar Soedharmono bagi birokrasi Indonesia?
Ia dikenal sebagai penata administrasi negara yang handal, memperkuat fungsi Sekretariat Negara, dan mempelopori sistem pengaduan masyarakat melalui Tromol Pos 5000.
Mengapa pencalonan Soedharmono sebagai Wakil Presiden ditolak oleh ABRI?
Sebagian tokoh ABRI kurang menyukai sosoknya karena ia lebih banyak berkarier di bidang hukum dan administrasi ketimbang memimpin pasukan di lapangan, serta pengaruhnya yang terlalu kuat di jalur birokrasi sipil.
Apa peran Soedharmono dalam peristiwa Supersemar?
Soedharmono berperan sebagai staf yang menyalin dan mendistribusikan salinan Supersemar kepada para perwira militer serta turut menyusun naskah pembubaran PKI pada Maret 1966.
Sumber referensi: Wikipedia